Pemerintah Donggala Teken MoU dengan Bank BRI Cabang Palu terkait SAKU DESA Berbasis Digital

Kareba Sulteng News ~ Donggala, dalam rangka mengimplementasikan keuangan Desa berbasis digital nontunai (SAKU DESA), Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Donggala “Kasman Lassa” dan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palu “Rits Jacobus De Fretes” bertempat di Ruang Kerja Bupati Donggala (kamis, 9/6/2022).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis kepada 10 (sepuluh) Kepala Desa yang berada di Kabupaten Donggala. Ke sepuluh kepala desa yang hadir berasal dari Desa Loli Pesua, Limboro, Salubomba, Wombo Mpanau, Ombo, Tibo, Kumbasa, Talaga, Ogoamas 1 dan Polanto Jaya.

Bupati Donggala, “Kasman Lassa” dalam sambutannya berharap untuk ke depan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) bisa tertib dan sesuai dengan prosedur “jadi harus sudah kita arahkan ke Digital yang melalui Bank, nanti dibutuhkan baru diambil dan kebutuhannya juga terukur tidak semerta-merta dalam bentuk gelondongan”, ujar Bupati.

Bupati melanjutkan “Dimana hal itu, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah,  dalam rangka tertib keuangan. Jangan sampai kita salah dalam hal mengelola keuangan yang ada di desa, ini yang dikandung maksud sehingga hari ini MoU sekaligus Bimtek dilakukan,” tegasnya.

Ditambahkannya, “setelah Bimtek akan dikumpulkan lagi kepala desa lainnya, tetapi akan melihat dulu 10 Kepala Desa yang sekarang dan melihat sudah sejauh mana usaha yang dilakukan, sehingga diharapkan ke 10 desa tersebut dapat menjadi desa binaan, setelah itu lalu dikembangkan ke 148 desa lagi” tutur Bupati.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, “Efendi Sihombing” menyampaikan dua hal yaitu  pertama dari hasil pengawasan desa-desa yang ada di Kabupaten Donggala, menunjukkan terindikasi adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangannya dan kalau hal itu dibiarkan, kemungkinan sasaran pengelolaan keuangan bukan untuk sejahtera tetapi untuk kepentingan pribadi dan akibatnya menimbulkan resiko hukum bagi yang bersangkutan.

“Kita tidak mau para Kepala Desa mengalami resiko hukum, karena itu kita cegah dari awal” tutur Efendi.

 

 

 

 

 

 

Yang kedua,  “dukungan dari Bupati dan jajarannya sangat kuat, sehingga dua hal pertimbangan itulah yang mendorong BPKP, untuk memfasilitasi dan mengajak khususnya BRI untuk mengimplementasikan sistim pengelolaan desa berbasis Digital, yang kita harapkan bisa menekan kecurangan” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BRI Cabang Palu “Rits Jacobus De Fretes” pada dasarnya semangat BRI dalam mensukseskan program SAKU DESH tersebut, yaitu memastikan digitalisasi sampai ke Desa dan memastikan manfaat dari kemudahan aplikasi E-Banking Nontunai sampai ke Desa dengan kata lain masyarakat yang belum mengakses sistim perbankan itu tanpa harus ke Bank.

Lanjut Rits Jacobus  “Sehingga diharapkan melalui sistim SAKU DESH tersebut, pengelolaan Dana Desa akan semakin baik, terhindar dari penyalahgunaan dan semakin transparan, sehingga mempermudah Pemda dalam mengambil kebijakan strategis”.

Penulis : NKS

Editor : ROY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.