Himbauan Kapolres Parigi Moutong; Tentang Penambangan Minerba Illegal atau Tanpa Ijin

Parigi Moutong_ karebasultengnews.co.id Sumber kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki bumi Indonesia khususnya di wilayah Parigi Moutong sangatlah menjanjikan namun demikian apabila dikelola secara sembarangan tanpa ada ijin dan tidak adanya Amdal sangatlah berpotensi ancaman hancurnya alam lingkungan sekitarnya.

Senin, 25 Januari 2021 Satreskrim setempat mendapatkan informasi dari Kapolsek Papayato Barat Polres Pohuwato Polda Gorontalo yang merupakan Polsek Perbatasan dengan wilayah Parigi Moutong bagian paling Utara bahwa ada kegiatan penambangan tanpa ijin di wilayah Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang mana dampak dari kegiatan tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat dan aliran sungai Desa Molosipat dan Desa Persatuan yang mana masyarakatnya masih sangat bergantung pada air sungai tersebut sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari hari baik, kebutuhan rumah tangga mencuci dan air minum, serta pertanian dan tambak.

Atas keluhan masyarakat tersebut tim yang Dipimpin Oleh Kasat Reskrim Polres Parimo AKP Donatus Kono S.H., S.I.K dan Kapolsek Papayato Barat melakukan pengecekan kelokasi daerah penambangan yang dimaksud. Setelah mendapatkan titik koordinat masuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong sehingga Tim Polres Parimo berkoordinasi dengan Kapolsek Melakukan Tindakan penegakan Hukum Pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 WITA.

Kegiatan Penegakan Hukum Yang dilakukan oleh Satreskrim Parimo berkoordinasi dengan Polsek Moutong dan Polsek Popayato tersebut dilakukan karena Penambangan tersebut sudah meresahkan warga yang terdampak dari penambangan ilegal tersebut.

Kemudian dari hasil pengecekan lokasi ditemukan kegiatan penambangan sudah berjalan dengan cara Land Clearing dan Mendatangkan 2 (Dua ) Alat Berat berupa Exavator Merk Catterpillar warna kuning CT 320 yang menurut penambang disewa dari pemilik alat berat berinisial Lk dan IB

Perbuatan para penambang ilegal berakhir dengan penegakan hukum dimana aliran sungai Desa Molosipat dan Desa Persatuan dialihk oleh terduga penambang sehingga aliran sungai berubah tidak melalui jalur semestinya (aliran sungai yang fialihkan digunakan untuk mengambil material yang diduga mengandung emas dan penumpukan material pasir diduga terdapat kandungan emas).

Material yang terkumpul sudah sangat banyak dialiran sungai sebanyak 700 baket Exavator yang menurut salah satu saksi dilokasi bahwa material tersebut siap untuk diolah untuk menghasilkan emas.

Diduga penambangan tersebut juga masuk dalam wilayah hutan lindung karena perjalanan menuju hutan yang di buka oleh penambang tersebut tergolong sulit untuk ditempuh kemudian lumpur yang disebabkan oleh penambangan tersebut. Dilokasi tersebut sdr. M sebagai pendana yang beralamatkan di Desa Moutong Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambanga dari instansi terkait serta IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Menteri Kehutanan.

Setelah menghentikan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menurunkan alat berat dari hutan lindung areal ke perkampungan selanjutnya alat berat yang digunakan untuk menambang emas sekunder tersebut dibawa ke kantor Polres Parigi Moutong untuk dilakukan Proses penyidikan.

Terhadap para terduga pelaku penambangan emas ilegal disangkakan pasal berlapis dengan pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 perubahan tentang UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 milliar rupiah dan pasal 89 ayat 1 huruf a UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 1 milliar 500 juta rupiah.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Andi Batara Purwacaraka, SH, SIK, turut memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong agar tidak melakukan penambangan minerba illegal atau tanpa ijin dari pemerintah baik di daerah pegunungan, kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, sungai atau di lokasi lainnya dan para pemilik alat berat tidak menyewakan alat beratnya untuk dipakai dalam kegiatan penambangan illegal, karena selain melaggar aturan hukum, himbauan ini juga semata-mata untuk tetap menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan agar tetap terjamin, tidak tercemar dan kelak masih akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita semua.

Surat berupa himbauan dari Kapolres Parigi Moutong disertai sangsi hukumnya, sebelumnya pun telah beberapa kali kita kirimkan kepada para pemangku kepentingan diwilayah ini hingga ke tingkat Pemerintah Desa, demikian dikatakan Kapolres AKBP Andi Batara Purwacaraka, SH, SIK. (Risman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *