DKPP R.I. Memaparkan Data-Data Pelaporan Penyelenggara Pemilu 9 tahun terakhir

Kareba Sulteng News – Palu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesi (DKPP R.I.) mengundang para jurnalis dalam kegiatan Ngetren Media dengan tema “Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media”  di Hotel Best Western Plus Coco Palu Lantai 11 pada hari senin,16/11/2020.

Pada kesempatan ini, Didik Supriyanto selaku Anggota DKPP R.I memaparkan data-data pelanggaran Kode Etik dari tahun 2012 hingga saat ini. Dimana tercatat selama tahun 2012 hingga tahun 2020 total laporan masyarakat mengenai pelanggaran etika yang dilakukan Penyelenggara Pemilu berjumlah 6831 orang dan yang diberhentikan tetap berjumlah 652 orang. Sedangkan khusus di Sulawesi Tengah tercatat 225 orang yang telah dilaporkan, dan yang diberhentikan tetap berjumlah 22 orang.

Khusus di Sulawesi Tengah tahun 2020 tercatat 23 orang sudah dilaporkan dan yang diberhentikan tetap berjumlah 6 orang, pemberhentian dari jabatan ketua 1 orang, teguran tertulis 5 orang, dan rehabilitasi 11 orang.

Didik Supriyanto mengatakan “akan lebih banyak lagi laporan masyarakat ditahun 2020 ini, dikarenakan kita menghadapi sebut saja Pilkada Pandemi. Disini semakin rawan pelanggaran etik oleh petugas. Satu sisi kita disuruh diam di rumah, jaga jarak, tidak boleh berkerumun dan pakai masker. Sedangkan disisi lain kita ketahui bersama Pilkada identik dengan Pesta rakyat, keramaian, teriak-teriak, joget-joget, dan lain-lain”.

Lanjut Didik  “Kami DKPP tidak akan memproses kalau tidak ada laporan, oleh karena itu jika menurut teman-teman wartawan dan masyarakat ada pelanggaran kode etik di lapangan, jangan ragu untuk melaporkannya” (sambil membagikan nomor kontak yang dapat di hubungi)

Moh. Tavip dosen fakultas hukum universitas tadulako dan mantan Hakim DKPP R.I. menuturkan “dengan banyaknya laporan masyarakat bukan berarti rusak, sebaliknya sedikit laporan masyarakat bukan berarti baik”.

Lanjut Tavip  “Apa lagi menghadapi Pilkada Pandemi ini, Pilkada menghendaki demikian, Pandemik menghendaki prilaku harus demikian. Saya mau tambah satu untuk Sulawesi Tengah, orang menyebut hanya persoalan Pandemik, padahal ada ikutan dari 28 september yang belum selesai urusannya. Disana ada apa…? Ada Bansos, kalau sampai penyelenggara pengawas tidak mampu dan dia membiarkan, maka dia menunjukan profesionallitasnya sudah tidak dia kerjakan”. Tutup Dosen Fakultas Hukum Untad

 

 

Penulis : Roy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *