Aset STMIK ADHI GUNA Terancam Disita Pengadilan

Kareba Sulteng News ~ Palu, setelah mengeluarkan 12 Dosen beberapa tahun lalu, pihak STMIK Adhi Guna di gugat oleh beberapa Dosen tersebut karena tidak memiliki dasar mengeluarkan dan tidak membayarkan apa yang menjadi Hak para Dosen.

Ahmad Rizal dan Suluh Sri Wahyuningsih, teregister dengan nomor perkara 61/Pdt.sus-PHI/2018/PN Palu. Aifan dan Rahmiwati Habibu teregister dengan nomor perkara 63/Pdt.sus-PHI/2018/PN Palu dengan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Sedangkan Muhammad Rifai teregister dengan nomor perkara 5/Pdt.sus-PHI/2019/PN Palu.

Permohonan upaya sita eksekusi ini dilakukan atas ketidak patuhan pihak STMIK Adhi Guna terhadap Hukum untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan uang Penggantian Hak mereka selama menjadi Dosen total keseluruhan Rp.204 juta sesuai putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A  PHI / Tipikor / Palu maupun putusan Kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan Hukum tetap (inkrah).

Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum dari para Dosen menuturkan “upaya permohonan sita eksekusi aset ini terpaksa dilakukan, sebab pihak STMIK Adhi Guna tidak menghadiri releas panggilan aanmaning permohonan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI/Tipikor/Palu”.

Lanjut Riswanto “tiga kali releas panggilan yang diterima langsung direktur STMIK Adhi Guna , yang bersangkutan tidak hadir. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permohonan sita eksekusi atas aset –aset dimiliki STMIK Adhi Guna ”.

“permohonan sita eksekusi aset ini telah dilakukan dan sementara berproses dipengadilan, supaya pihak STMIK Adhi Guna Patuh terhadap Hukum” tuturnya.

Kasus gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) berawal dari tidak dimasukkannya jadwal mengajar bagi para Dosen tersebut dan telah dikeluarkan dari struktur sebagai tenaga pengajar dikampus tersebut sejak tahun 2017. Berbagai upaya telah dilakukan para pihak tetapi tidak menemui kesepakatan, dan akhirnya dibawah ke ranah hukum, diajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI / Tipikor / Palu pada tahun 2018.

Riswanto Lasdin menambahkan “paling tidak saat aanmaning waktu itu, bila pihak dari STMIK Adhi Guna punya itikad baik menghadiri panggilan pengadilan atau patuh terhadap putusan Pengadilan pasti ada kesepakatan tenggang waktu pembayaran dan lainnya dan tidak akan terjadi permohonan sita eksekusi”.

 “sebab jika nantinya sampai dilakukan penyitaan aset yang menjadi korban dan rugi adalah para mahasiswa”. Tutup Riswanto Lasdin

Penulis : Roy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *