MASLAHAH DIBALIK PENUNDAAN PILKADA ( Oleh,* Supriadi, SH., MH.* )

KarebaSulteng News.co.id._Palu : Rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada senin tanggal 30 maret 2020, menghasilkan empat poin kesepakatan yang kesemuanya berujung pada satu keputusan yakni penundaan pilkada serentak 2020. Sebelumnya KPU telah lebih dahulu mengeluarkan surat keputusan terkait penundaan tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah berjalan. Kebijakan tersebut diambil tidak terlepas dari terus meningkatnya jumlah penderita covid-19 di wilayah negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai. Data per tanggal 30 maret 2020 jumlah penderita covid 19 telah mencapai angka 1.414 jiwa, dan yang dinyatakan meninggal dunia sejumlah 122 serta yang sembuh berjumlah 75 jiwa. Kita semua berharap angka penderita positif covid 19 esok hari dan seterusnya tidak mengalami peningkatan sehingga segala aktifitas masyarakat kembali berjalan normal sebagaimana mestinya.

Angka penderita covid-19 yang berjumlah 1.414 jiwa telah cukup menyakinkan pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU) untuk mengambil langkah kebijakan penundaan pilkada 2020. Kebijakan penundaan  tentunya secara langsung berdampak pada agenda yang telah ditetapkan secara nasional untuk melaksanakan pilkada serentak gelombang keempat setelah sebelumnya telah melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama (2015), gelombang kedua (2017), gelombang ketiga (2018).

Langkah penundaan yang diambil pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU) tentunya memberikan dampak kerugian bagi masyarakat (pemilih dan bakal pasangan calon) serta penyelenggara pemilu (berstatus ad hoc). Sebelum pilkada dinyatakan ditunda, kita tengah berada pada tahapan pencalonan (khusus calon perseorangan) dengan agenda verifikasi administrasi syarat dukungan dan akan masuk dalam agenda verifikasi faktual. Calon perseorangan yang mendaftar sebelumnya telah melakukan pengumpulan KTP disertai dengan surat keterangan dukungan (jumlah dan sebarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan wilayah) sebagai syarat dalam pencalonan pilkada.

Supriadi, SH., MH.
(Pemerhati Pemilu )

Ketika syarat dukungan yang telah dikumpulkan jauh-jauh sebelumnya dengan susah payah serta dengan nilai ekonomi yang tidak sedikit, calon perseorangan harus menerima kenyataan pahit bahwa syarat dukungan yang mereka kumpulkan dengan susah payah tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi dan faktual dikarenakan adanya kebijakan penundaan pilkada yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penyelenggara. Disaat yang bersamaan pula, terdapat bakal calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang tengah melakukan upaya hukum baik di Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota (sengketa proses) maupun di PTUN (bagi calon perseorangan yang permohonan sengketanya ditolak oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota) juga mengalami keadaan yang sama.

Dari sisi penyelenggara pemilu, terdapat penyelenggara dengan status ad hoc yang belum lama ini dilantik dan diambil sumpahnya (banyak dari mereka yang bangga menjadi penyelenggara), tak sedikit dari mereka yang dapat memberikan senyuman bahagia dan harapan kepada orang – orang yang mereka kasihi melalui status sebagai penyelenggara pemilu. Namun, seyuman itu kembali meredup dan berganti dengan keadaan yang cemas akan nasib mereka (berada pada ketidakpastian). Kecemasan itu hadir dengan pertanyaan yang mungkin akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat yakni apakah kebijakan penundaan ini juga secara otomatis akan memberhentikan mereka dari jabatan yang telah mereka emban?. Jika demikian adanya, mungkinkah mereka akan langsung ditetapkan sebagai penyelenggara ad hoc tanpa melalui seleksi kembali jika pelaksanaan pilkada dilanjutkan (wajib menjadi perhatian KPU dan Bawaslu). Selanjutnya dari sisi pemilih (pemilik keadulatan) penundaan juga membawa dampak yang cukup besar bagi pemilih, hak pemilih untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan di daerah menjadi tidak dapat terwujudkan dalam tahun ini. Ada yang mengiginkan pemimpin baru, juga ada yang ingin tetap dengan pemimpin sebelumnya, semua harapan dan impian itu harus tertunda seiring dengan penundaan pesta demokrasi tahun 2020.

Semua keadaan dan fenomena diatas sungguh sangat merugikan (tak ada satupun orang yang ingin berada dalam keadaan yang tidak baik). Akan tetapi, kita menyakini dibalik semua itu terdapat maslahah (kebaikan) yang begitu sangat bernilai.  Kebijakan penundaan pilkada 2020 yang diambil oleh pemerintah atas dasar mencegah terjadinya penyebaran covid-19 merupakan tindakan yang tepat. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan (tasharraf al imam ‘ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah). Hal ini sejalan pula dengan tujuan berhukum (prespektif hukum profetik), yang salah satu tujuan berhukumnya (maqashid al syariat) adalah hifz al nafs yaitu setiap pelaksanaan hukum harus memelihara kelangsungan hidup manusia, karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang mengakibatkan hilangnya keberadaan manusia. Atau dalam konteks hukum positif kita mengenal asas salus populi suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (pemikiran ini dikemukakan oleh Marcus Cicero).

Keberlangsungan hidup manusia (masyarakat indonesia) di bumi pertiwi merupakan maslahah (kebaikan) serta hukum yang tertinggi. Dalam pandangan al-Gazali maslahah memiliki lima prinsip dasar yakni memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Lima prinsip dasar (al-usul al-khamsah) oleh al-Gazali ditempatkan pada posisi kekuatan maslahah daruriyyat, pemeliharaan terhadap kelima prinsip tersebut merupakan level terkuat dan tertinggi dari maslahah. Sebaliknya kebijakan atau tindakan yang merusak kelima hal tersbut dinilai sebagai mafsadah (kerusakan atau akibat buruk bagi kelompok).

Penundaan pilkada 2020 dalam prespektif maslahah merupakan tindakan yang berada pada posisi maslahah daruriyyat yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Karena dengan melakukan penundaan maka pemerintah telah mencegah aktifitas interaksi masyarakat (pemilih) yang begitu banyak dalam pelaksanaan pilkada khusunya pada kegiatan kampanye Paslon. Kampanye merupakan kegiatan menyampaikan visi, misi dan program Paslon kepada pemilih, dan satu diantara bentuk kegiatannya ialah kampanye rapat umum.  Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan kampanye rapat umum dilakukan dengan menghadirkan atau mengumpulkan jumlah pemilih yang begitu sangat banyak. Bisa dibayangkan, bagaimana jika keadaan tersebut terjadi di saat penyebaran virus covid-19. Kita mungkin bisa menyatakan tidak akan ada masyarakat yang  hadir karena takut tertular virus conona. Namun jika kemungkinan asumsi itu  benar adanya maka calonlah yang akan terzolimi karena tidak dapat melaksanakan haknya (melakukan kampanye rapat umum) dengan baik.

Pada tahun 2020, pilkada akan dilaksanakan di 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, artinya hampir 60 persen daerah di Indonesia melaksanakan pilkada (jumlah yang cukup besar). Jika penundaan pilkada tidak dilakukan, maka terdapat 60 persen daerah di Indonesia yang berpotensi besar akan mengalami penyebaran covid-19 cukup tinggi. Dengan demikian, bisa dipastikan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan tingkat penderita covid-19 tertinggi di dunia. Teringat catatan-catatan kecil dari dokter dan tenaga medis (izinkan penulis menyebutnya sebagai pahlawan kesehatan), “berdiam dirilah dirumah dengan demikian kalian (masyarakat) telah membantu dan meringankan tugas kami”. Catatan atau narasi itu, cukup sederhana terucap dan diucapkan, namun sangat sarat akan nilai kemanusiaan dan kebaikan (maslahah). Membantu dan meringankan tugas saudara (i) kita (pahlawan kesehatan) bukankah itu adalaah tindakan yang baik lagi mulia.  Menunda pilkada, mungkin salah satu dari iktiar kita untuk Membantu dan meringankan tugas mereka.

Kembali pada narasi diawal,  kerugian yang kita derita dari penundaan pilkada sungguh tak sebanding dari maslahah yang kita dapatkan. Menunda pilkada mungkin merusak agenda demokrasi di indonesia yang telah tersusun rapi dalam UU Pilkada. Akan tetapi tindakan tersebut justru dapat menyelamatkan masyarakat dari keburukan yang lebih besar terhadap penyebaran covid -19. Bukankah tujuan akhir yang mulia dari pilkada ialah untuk menghadirkan maslahah (kebaikan) bagi masyarakat, maka langkah penundaan pilkada disaat penyebaran covid-19, juga memberikan maslahah (kebaikan) bagi masyarakat Indonesia.  (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *