WASPADA VIRUS MAHAR POLITIK ( Oleh* Supriadi, SH., MH.*)

Palu, KarebaSulteng News.co.id ~ Beberapa bulan terakhir ini dunia tercengang dengan adanya virus corona yang melanda Negara Cina dan telah merambah ke beberapa negara bahkan Indonesia. Kurang lebih tiga bulan terakhir virus ini telah menelan korban jiwa sekitartiga ratus ribu lebih. kedahsyatan virus corona yang dapat menewaskan ribuan orang ini termasuk dalam virus yang sangat mematikan, layaknya virus corona yang begitu sangat berbahaya begitupulalahgambaran virus mahar politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara tidak sadar jauh sebelum lahirnya virus corona yang mengebohkan dunia bahkan Indonesia, kita telah lebih dulu terserang virus yang juga cukup berbahaya yakni virus mahar politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Berbeda dengan virus corona, wabah virus mahar politik bisa dirasakan dalam waktu yang begitu lama dan perlahan lahan ia akan membahayakan masyarakat dari lingkup kecil sampai lingkup yang paling besar.  Ia akan menggerogoti beberapa hak setiap masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan masih banyak lagi bidang – bidang yang lain.

Layaknya penyebaran virus pada umumnya, peluang penyebaran virus ini terjadi pada saat proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini dikarenakan pada saat itu cuaca dan lingkungan sangat mendukung (adanya proses pendaftaran, penyaringan, dan pengusulan calon), sehingga ia dapat dengan cepat menyebar. Sebagai iktibar, pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama (Tahun 2015), gelombang kedua (Tahun 2017) dan gelombang ketiga (Tahun 2018) kesemuanya tidak terlepas dari isu adanya mahar politik dalam pencalonan. Seakan tak menarik rasanya jika pilkada tanpa adanya riak – riak mahar politik.

“mencegah lebih baik daripada mengobati” mungkin kalimat ini sangat tepat untuk mengambarkan tindakan kita dalam mencegah virus mahar politik ketimbang mengobatinya.  Terlebih lagi saat ini kita tengah memasuki cuaca dimana virus mahar politik itu akan dengan cepat menyebar, olehnya itu dibutuhkan langkah langkah yang kongret untuk mencegahnya, dimulai dari partai politik, bakal calon kepala daerah,  penyelenggara pemilihan dan partisipasi masyarakat agar virus tersebut tidak menjangkit pesta demokrasi kita.

Pesta demokrasi adalah ajang dimana rakyat diberikan hak secara konstitusional untuk mengevaluasi dan memilih pemimpin yang baru, maka jauhkan pesta demokrasi ini dari wabah virus mahar politik. Sebab ia tidak hanya membahayakan generasi saat ini, melainkan juga generasi berikutnya (begitu dahsyatnya virus ini).Layaknya kita menghindari pengidap virus corona karena takut terjangkit maka marilah kita juga melakukan tindakan yang sama untuk mencegah dan menjauhi virus mahar politik.

Supriadi, SH., MH.
(Pemerhati Pemilu )

Secara yuridis, tindakan untuk mewujudkan pemilihan yang bebas dari transaksional, dikongkretkan dalam ketentuan Pasal 47 junto Pasal 187B dan Pasal 187C Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana mengatur secara tegas larangan  serta sanksi terhadap tindakan pemberian mahar politik. Bagi setiap orang atau lembaga yang terbukti melakukanakan dikenai sanksi pidana, partai politik yang terbukti menerima akan dikenai sanksi administrasi dan pidana (untuk anggota parpol yang menerima) dan untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dijatuhi sanksi pembatalan. Namun, terlepas dari semua sanksi yang disebutkan dalam UU Pilkada, jauh dari itu kita harus dan wajib menyakini bahwa perbuatan pemberian maupun penerimaan mahar politik adalah perbuatan yang sangat “jahat”.

“kemajuan bukanlah semata-mata perbaikan dari masa silam, kemajuan adalah bergerak maju menuju masa depan”. Ungkapan ini sangat tepat untuk mengambarkan perjalanan pilkada kita, tak jarang kepala daerah yang berakhir sebagai pesakitan akibat adanya transaksi politik yang begitu sangat mahal dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentunya kita tidak menginginkan hal demikian terjadi lagi dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020. Olehnya itu, setiap pemangku kepentingan harus memainkan perannya masing masing (partai politik, pasangan calon, penyelenggara dan masyarakat) untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil.  ( ** )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *