Komisi I DPRD Kabupaten Parimo Bersama Solidaritas Masyarakat Peduli Kecamatan Kasimbar Gelar Dengar Pendapat

Parigi Moutong. Karebasulteng News.co.id ~ Hearing Camat Kasimbar merangkap Plt Kades Kasimbar Selatan terkait Dana Desa dalam agenda Rapat Dengar Pendapat,  Bertempat diruang Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong DPRD Kabupaten Parigi Moutong Jln. Trans Sulawesi. Senin 25/11/2019 Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Solidaritas Masyarakat Peduli Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi yang dipimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong H. Sukiman Taher dihadiri oleh para anggota Komisi I, perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Parigi Moutong,  Perwakilan dari Satpol-PP Kabupaten Parigi Moutong, Perwakilan dari Inspektorat jenderal Kabupaten Parigi Moutong dan Perwakilan dari Solidaritas Masyarakat Peduli Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi sdr. Erdan Labanduna, sdr. Badrun, sdr. Welman Winter dkk.

Masyarakat yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong guna menyampaikan aspirasinya kepada para Anggota Dewan, beberapa poin yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat kepada anggota DPRD diantaranya :

Menyikapi dan perkembangan situasi politik di pedesaan yang terjadi saat ini di desa Kasimbar Selatan pasca Pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 melalui musyawarah desa sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 3, 4 dan 5 UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian khusus pasal 47 ayat 5 UU no 6 tentang Desa yang dijabarkan lagi pasal 45 peraturan pemerintah no 45 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tentang Desa. Disana sangat jelas bahwa musyawarah Desa diselenggarakan untuk pemilihan kepala desa antar waktu paling lama enam bulan terhitung sejak kepala Desa berhenti, sehingga jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka pelaksana tugas kepala Desa Kasimbar Selatan telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

a. Penyelenggaraan musyawarah Desa khusus pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu, dilaksanakan setelah 14 bulan kepala desa depinitif dinyatakan berhenti atau diberhentikan. Sementara dalam ketentuan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku itu dinyatakan paling lama enam bulan terhitung sejak dihentikan.

b. Setelah tahapan pemilihan yang dilaksanakan panitia pemilihan kepala Desa (PPKD) sebagai pelaksana teknis, maka pada tanggal 23 September 2019 diselenggarakan musyawarah desa khusus pemilihan kepala Desa yang dipimpin langsung oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berhasil memilih salah satu dari tiga orang yang ikut serta sebagai calon kepala desa antar waktu. Akan tetapi setelah panitia pemilihan kepala Desa (PPKD) melaporkan hasil pemilihan musyawarah Desa kepada BPD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh calon terpilih. Sampai saat ini belum sedikitpun tanda-tanda untuk pelantikan.

c.  Dalam hal pelaporan hasil calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa. BPD telah menindaklanjuti dengan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Parigi Moutong melalui Camat Kasimbar merangkap jabatan kepala Desa Kasimbar Selatan maka diyakini laporan tersebut kandas di kantor Camat Kasimbar sampai saat ini karena diduga masih ada kepentingan disana.

d. Terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa  yang selama berhentinya Kepala Desa depinitif terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai sudah berakhir tahun anggaran 2019 belum diketahui jelas oleh masyarakat Kasimbar Selatan dikelola untuk apa saja keuangan Desa tersebut karena memang tranfaransi keuangan tidak pernah terjadi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Camat Kasimbar merangkap sebagai Kepala Desa Kasimbar Selatan menanggapi dan mengklarifikasi kepada para peserta Rapat Dengar Pendapat bahwasanya ;

–  Kepala Desa Kasimbar Selatan yang baru atas nama sdr. Moch Iqbal sudah dilaksanakan pelantikan oleh camat Kasimbar sesuai perintah Bupati terhitung hari Jum’at Minggu kemarin.

–  Terkait Dana Desa Camat merangkap PLT Kepala Desa Kasimbar Selatan Abdul Manan akan mempertanggungjawabkan secara tertulis melalui data. Ketika dilaksanakan serah terima jabatan.

– Terkait Honor Guru Paud, Camat (PLT. Kades Kasimbar Selatan) Abdul Manan berpegang dari dokumen pengajuan anggaran dari BPD. Camat (PLT. Kades Kasimbar Selatan) mengeluarkan anggaran sesuai pengajuan dari bawah.

–  Camat (PLT. Kades Kasimbar Selatan) Abdul Manan membeli beberapa bidang tanah untuk dihibahkan guna pasilitas umum.

–  Kepada masyarakat apabila mendapat undangan dari Desa harus hadir guna mendapatkan informasi tentang pengelolaan Dana Desa dan jangan bicara keti diluar rapat.

Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam Rapat Dengar Pendapat member catatan dan penekanan diantaranya :

–  Kepada Camat agar segera membentuk BPD karena menurut informasi ada 7 Desa yang belum terbentuk.

– Tranfaransi pengelolaan Alokasi Dana Desa harus disampaikan kepada masyarakat

– Kepada Dinas PMD agar permasalahan ini menjadi pelajaran kedepannya. Karena menurut perundang-undangan dan peraturan yang berlaku Pejabat Pelaksana Tugas dijabat paling lama enam bulan.(Risman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *