PEMBAHASAN RUU KUHP HARUS MELIBATKAN STAKEHOLDER (*Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA.*)

KarebaSulteng News.co.id :Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap konstitusi harus mampu menjawab tantangan zaman. Olehnya itu, konstitusi tidak boleh bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri (living and working constitution).

RUU KUHP sudah lama digagas dalam program legislasi nasional dan kini siap ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR. Namun, RUU KUHP yang sudah dirumuskan itu lepas dari konteks nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. RUU KUHP lebih mengedepankan pemidanaan sehingga seribu lebih perbuatan pidana yang diancam pidana.

Dengan demikian RUU KUHP menjadi sangat intimidatif dan provokatif.  Atau dengan kata lain konstruksi teks yang dibangun dalam RUU KUHP merupakan wujud dari Neo-kolonialisme yang mengedepankan aspek represif karena itu, banyak elemen masyarakat menolak RUU KUHP ditetapkan menjadi UU.

Saya telah beberapa kali menghadiri undangan sosialisasi rancangan Undang-Undang, yang dalam kegiatan tersebut “diharapkan adanya masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan RUU. saya berpandangan bahwa kegiatan sosialisasi RUU yang melibatkan  stakeholder merupakan keharusan untuk menjaring aspirasi elemen masyarakat akan kebutuhan hukum itu sendiri baik aspek perlindungan dan sanksi, terlebih  menyangkut aspek HAM, keadilan dan kepastian hukum. RUU tidak sekedar menyetujui dan mengesahkan, akan tetapi substansi aturan yang terkandung dalam RUU merupakan pemenuhan akan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sebagaimana amat UU no. 12 tahun 2011 ttg pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek inilah yang sebenarnya harus dilakukan dgn melibatkan Stakeholder (akademisi/kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak2 lainnya yang berkompoten). Hal ini pula yang seharusnya dilakukan dalam rangka pengesahan RUU KUHP, paling tidak potensi penolakan dari elemen masyarakat bisa dihindari. Sementara dugaan yang terjadi, terkesan RUU KUHP hanya keinginan Pemerintah semata, tanpa melihat respon, masukan dan saran dari masyarakat. Apa yang terjadi pada bangsa kita akhir2 ini mnjadi pembelajaran agar setiap pengesahan RUU, keterlibatan Stakeholder tdk dipandang sebelah mata, yang terkesan masyarakat hanya dijadikan objek hukum. Semoga masukan ini bermanfaat untuk kita semua.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *