Wabub : Kades Yang Bermain Anggaran ADD / DD Harus Tanggung Resiko

Karebasulteng News.co.id. Parimo- Para penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) saat ini terus membidik para pengguna anggaran DD / ADD yang diduga senang ‘bermain’ fulus milik rakyat kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat terkait penyalah gunaan dana desa oleh oknum Kedes dan sekdes yang masuk di meja Kejaksaan Negeri Parigi Moutong kurun waktu delapan bulan terakhir.

Kepada ks.co.id. Wakil Bupati Parimo H Badrun Nggai mengatakan bahwa dirinya sudah sejak lama mengingatkan kepada para Kades dan perangkatnya diwilayah Parigi Moutong untuk menjaga anggaran desa dengan sebenar-benarnya.

“Kalau Dana Desa tidak dikelola dengan baik maka tunggu tanggal mainnya. Disitu anda oknum kades dan sekdes akan menginap gratis di Olaya (Rutan)” kata Badrun.

Bahkan setiap ada pertemuan di tingkat Kecamatan, dirinya selalu mengingatkan kepada para kades dan perangkatnya terkait penggunaan dana desa. Dan ini sudah di ingatkan sejak tahun 2015 – 2016 – 2017 lalu, tekan Wabup.

Untuk menjaga marwah pemerintah desa kata Badrun, dirinya bersama Kepala Inspektorat akan melakukan pengawalan secara berkesinambungan soal penggunaan dana desa bersama penggunaan dana Bos di sekolah-sekolah. Pasalnya bahwa dana tersebut sangat rentan terhadap mimpi buruk untuk menjadi penghuni rumah tahanan sebagaimana yang sudah tertangkap oleh penegak hukum baru-baru ini.

“Saya katakan agar selalu hati-hati mengelola DD / ADD. Dan kami atas nama Pemerintah Kabupaten maupun atas nama pribadi sangat berharap agar kadesnya untuk selalu bekerja sama dengan perangkat desanya sebagaimana petunjuk tehnik yang benar, sehingga pengelolaan dana desa bisa terarah” jelas mantan Sekda Parimo ini. (RISMAN)

12 tanggapan untuk “Wabub : Kades Yang Bermain Anggaran ADD / DD Harus Tanggung Resiko

  • 11 September 2019 pada 17:12
    Permalink

    Jika sudah memiliki jabatan di masyarakat janganlah gegabah

    Balas
  • 11 September 2019 pada 18:21
    Permalink

    Bagaimana Desa mau maju? dana yang ada malah disalah gunakan

    Balas
  • 11 September 2019 pada 19:15
    Permalink

    Haduhh pak,gk cukup yah dengan gajinya? Kalo iya,mungkin bapak kurang bersyukur kali yahh. ADD jangan dimakan sendiri dong pak itu kan bukan uangnya bapak😌😌

    Balas
  • 11 September 2019 pada 23:12
    Permalink

    Inilah mengapa ada beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki perubahan. Baik sumber daya manusia maupun fasilitasnya. Semakin maraknya penyalahgunaan anggaran daerah oleh oknum oknum tertentu semakin membuat rakyat kecil terpuruk tanpa pendidikan dan hidup yang layak.

    Balas
  • 12 September 2019 pada 21:48
    Permalink

    Berikan Penindakan Dan Berikan Efek Jera, Penindakan Bisa Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian..
    Sebagai Efek Jera Untuk Kades Maka Perlu Diberikan Sanksi Pemecatan Atau Pemberhentian Sebagai Kepala Desa Dan Pihak2 Yg Terkait Didalam.

    Balas
  • 13 September 2019 pada 09:22
    Permalink

    pendapat saya tindakan yg dilakukan wakil bupati dan inspektorat sangat bagus, karna dengan melakukan pengawalan secara berkesinambungan soal pendanaan desa bersama pendanaan bos sekolah-sekolah akan membuat orang orang yang senang ‘bermain’ fulus milik rakyat tidak akan melakukan hal itu lagi.

    Balas
  • 13 September 2019 pada 20:12
    Permalink

    Langsung masukan ke rumah tahanan saja, jika terus di biarkan akan bertambah penyalahgunaan dana desa tersebut. Biar korupsi di negara ini tidak semakin memblujak

    Balas
  • 14 September 2019 pada 20:00
    Permalink

    Menurut saya pribadi, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan perhatian lebih terhadap penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk kemajuan serta keoptimalan suatu desa, dan agar meminimalisir oknum oknum yang hendak menyalahgunakan dana desa tersebut

    Balas
  • 15 September 2019 pada 17:50
    Permalink

    Kades yg seperti ini harus diberi sanksi,pecat bru kasih masuk penjara saja supaya tobat!!!kurang makan uang haram trus saja !!

    Balas
  • 15 September 2019 pada 19:04
    Permalink

    Oknum seperti ini harus ditindak tegas!! Kalau bisa dipecat dari jabatannya dan dipenjarakan sesuai hukum yang ada.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *