REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERINGATI HUT RI 17 AGUSTUS ( Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA ) Praktisi Hukum Sulteng / Ketua KAI Sulteng.

Memperingati HUT RI 17 agustus 2019, merupakan perayaan HUT RI yang perlu mndapat perenungan mendalam semua elemen bangsa, pasca Negara kita baru selesai menggelar pesta demokrasi yakni pemilu. Selama ini, tanpa kita sadari, peringatan hari kemerdekaan Indonesia hanya menunjukkan fenomena romantisme sejarah. Memang, cerita kemerdekaan Indonesia telah meninggalkan berbagai cerita heroik dalam literatur perjuangan bangsa. Namun, lebih dari itu, kita perlu melakukan renungan lebih jauh, hendak kemana pembangunan bangsa diarahkan? Hendak diisi dengan perjuangan yang bagaimana kemerdekaan ini? Hendak dimulai dari mana? Pertanyaan-pertanyan inilah yang perlu kita renungkan setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan RI yang tentunya persoalan bangsa ini yang menuai banyak sorotan adalah penegakan hukum.

Permasalahan hukum di Indonesia berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin kita akan awali dengan kilas balik cita-cita negara hukum yang dicanangkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan reformasi hukum Indonesia ke depan.

Bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perikatannya dengan penguasa. Ini sejalan dengan konsep positivisme hukum yang memandang bahwa hukum tidak dapat berdiri tanpa didukung oleh kekuatan yang dipatuhi (binding force) dan diancam dengan hukum yang pasti (punishment). Oleh itulah hukum akan selalu terikat dengan penguasa, bukan untuk didikte dan direkayasa, namun untuk difasilitasi pelaksanaannya. Melihat potret aktual penegakan hukum saat ini, dilain hal negara kita terus menerus melakukan reformasi dan pembangunan hukum, namun di lain, tingkat kepercayaan masyarakat akan keadilan hukum makin menurut, bahkan slogan dan riak2 dari berbagai kalangan akan penegakan hukum selalu di arahkan bahwa hukum slalu di jadikan alat untuk menyerang dan membinasakan. Hal ini sesuai dengan idiom yang pernah dilontarkan Liebknecht yang digaungkan oleh Presiden pertama kita, ‘You cannot make a revolution with lawyers’. Intinya, revolusi tidak memberikan tempat untuk hukum dan para aktivisnya.

Akhir2 ini, negara kita terkonsentrasi perhatiannya dalam berbagai peristiwa yakni menjamurnya pejabat negara terlibat korupsi,  oknum hakim, jaksa dan pengacara di tangkap karna kasus suap, hakim di pukul pengacara, oknum polisi terlibat dalam jaringan narkoba, dan yang lebih sedih lagi, masyarakat kecil yang tertindas tanpa adanya solusi yang diberikan dan dimudahkan. Bahkan menunggu adanya kepastian hukum dalam berperkara, masyarakat harus menunggu bertahun2. Mari kita lihat,  negara ini telah cukup lama merdeka, namun hukum pidana dan perdata kita masih banyak mempergunakan hukum bekas negara penjajah, dalam arti negara belum mampu melahirkan KHUPidana & KUHPerdata yang baru, dilain hal prodak hukum lainnya atau Undang-undang lainnya bahkan telah dilakukan beberapakali mngalami perubahan dan masih banyak lagi persoalan hukum yang kita hadapi dan tentunya hal ini menjadi tanggungjawab semua element bangsa sebagai warga negara yang baik.

Moment HUT RI tahun ini, mungkin yang bisa kita jadikan perenungan bersama adalah Dorongan penguasa negara dalam penegakan hukum berkeadilan tanpa adanya motivasi dari golongan2 tertentu untuk mencapai tujuan, moralitas dan profesional para penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa pengacara dan hakim. kesadaran masyarakat akan kepatuhan penegakan hukum. Bila ketiga hal ini dapat di jalankan, Insya ALLAH negara kita paling tidak mendekati pada cita2 negara hukum dan cita2 para pendiri bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *