Dinas PUPR Jadi ‘Sasaran’ Pansus Soal Pekerjaan Jalan Wilayah Utara Yang Jadi Temuan BPK

karebasultengnews.co.id. : Parimo, Berdasarkan lembaran LHP BPK-RI perwakilan Sulawesi Tengah yang merilis bahwa sejumlah item pekerjaan jalan (Infrastuktur) tahun 2018 yang berlokasi diwilayah utara Kabupaten Parigi Moutong dinilai merugikan keuangan negara dengan indikasi kekurangan volume senilai Rp247 juta serta ketidak sesuaian kualitas pekerjaan senilai Rp2,4 Miliar. Indikasi kerugian negara atas temuan BPK tahun 2018 itu terungkap berawal atas pertanyaan politisi PKS Mohammad Fadli terkait penyebutan BPK soal adanya ketidaksesuaian kualitas pekerjaan jalan yang ada di wilayah utara Parigi Moutong.

“Kerugian uang rakyat yang ditemukan di Dinas PUPR itu terdapat pada kekurangan volume. Namun apakah hal itu tidak berpengaruh pada usia pemanfaatan item pekerjaannya ? Mohon penjelasan” sebut Fadli di rapat Pansus Senin (17/6).

Senada, politisi PDIP juga mempertanyakan soal temuan BPK yang setiap tahun selalu menjadi bahan temuan. Timbul pertanyaan, apakah hal itu tidak ditanggapi oleh pihak Dinas terkait ? Karena temuan BPK-RI perwakilan Sulteng soal Infrastruktur diwilayah utara terus menjadi sorotan setiap tahunnya. “Setiap tahun temuan BPK soal Infrastruktur selalu ada. Apakah Dinas PUPR bekerja hanya sebatas menengok saja ? Ini harus dirubah tehnisnya, sehingga kedepannya temuan BPK sudah tidak ada” ungkap Alfres Tonggiroh.

Menanggapi pertanyaan pansus, pihak Dinas PUPR diwakili salah seorang Kepala bidang menyatakan, temuan BPK itu hanya terdapat pada nilai kepadatan, dimana untuk Dinas PUPR tahun 2018 berdasarkan pemeriksaan BPK bahwa dari Bina Marga terdapat kerugian Rp247 juta untuk 4 paket pekerjaan.

“Ini bukan kekurangan volume, akan tetapi nilai kepadatan dari aspal tersebut. Tapi dari volumenya sudah memenuhi standar. Masalah temuan BPK itu sudah dikembalikan ke-kas daerah” ujarnya. Rapat Pansus yang di pimpin politisi Golkar Made Yastina berlangsung alot, hal ini karena sejumlah anggota pansus sepakat untuk segera menyelesaikan laporan hasil temuan BPK-RI perwakilan sulawesi tengah yang ditenggarai belum mengembalikan kerugian negara ke-kas daerah.

Penulis : (Risman)

Editing : ai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *