TIM HUKUM 02 SULTENG, HIMBAU KAWAL DAN JAGA PROSES PENGHITUNGAN SUARA CAPRES DEMI PEMILU YG AMAN, JUJUR dan ADIL.

KarebaSulteng News.co.id: Palu, Pasca pilpres, 17/April 2019 Ttim Lawyer Calon presiden Paslon  02, untuk wilayah sulteng, hingga saat ini diketahui telah  menerima banyaknya laporan-laporan  adanya tindakan kecurangan dari masyarakat, terkait dugaan pelanggaran pilpres.

Beragam bentuk pengaduan itu mulai dari keberadaan beberapa daerah yang belum bisa melakukan pencoblosan oleh karena belum adanya ketersediaan logistik pilpres di TPS- TPS, adanya surat suara yg sudah tercoblos duluan yang mngarah kepada  salah satu pasangan capres, hingga adanya pembatasan pemilih untuk mencoblos, dikarenakan tidak mndapat surat panggilan, padahal yang bersangkutan msuk dalam DPT, bahkan yang  paling mencolok adalah kurangnya kertas suara capres.

Info dan pengaduan yang masuk ke tim lawyer paslon ini dikatakan tim lawyer paslon di laporkan langsung oleh masyarakat baik, secara lgsung dan mengapdet berita di media sosial yg secara langsung di publikasilan oleh masyarakat,  dimana kemudian Informasih-informasih yg di terima, telah di teruskan ke badan hukum dan advokasi  nasional capres 02.

Bentuk aduan dikatakan tim lawyer paslon 02  nantinya akan diolah oleh  Tim hukum Nasional paslon 02 yang akan mengolah kembali berbagai laporan yang di maksud yang kemudian akan di tindaklanjuti. Dan hal ini juga di lakukan oleh tim

Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA. ( Ketua Tim Hukum Paslon 02. Provinsi SulTeng )

hukum di wilayah2 tingkat provinsi seindonesia. Tugas kami selaku tim hukum, hanya sebatas pada deteksi dan menerima informasih dugaan pelanggaran dan memantau pnghitungan suara yang tentunya secara tehnis dilakukan oleh tim pemenangan dan relawan. Untuk saat ini kami fokus pada pemantauan penghitungan suara pilpres, yang secara berjenjang  di mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi.

Kepada seluruh masyarakat selaku ketua tim hukum capres 02, Riswanto Lasdin S.H., M.H., CLA.  mengucapkan banyak terimakasi kepada masyarakat yang menurutnya telah secara sadar  memberikan berbagai laporan  dan informasih dugaan pelanggaran, dimana dia berharap agar masyarakat terus dapat  mengawal secara langsung penghitungan suara yang sedang berlangsung, karena ini bukan lagi  persoalan dukung mendukung, akan tetapi menjadi keinginan kita bersama  pemilu yang terlaksana bisa berjalan dengan aman, jujur dan adil.  kami juga berharap, bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, sebisa mungkin langsung melakukan laporan atau pengaduan ke Bawaslu setempat, ujar bung Ris sapaan akrap beliau.

Penulis : RL
Editor  : DW

38 tanggapan untuk “TIM HUKUM 02 SULTENG, HIMBAU KAWAL DAN JAGA PROSES PENGHITUNGAN SUARA CAPRES DEMI PEMILU YG AMAN, JUJUR dan ADIL.

  • 15 Mei 2019 pada 21:19
    Permalink

    Kepada masyarakat yg telah secara sadar memberikan berbagai laporan dan informasi dengan pelanggaran, berharap agar masyarakat terus dpt mengawal secara langsung perhitungan suara, karena ini bukan lagi persoalan dukung mendukung tetapi mnjadi keinginan kita bersama pemilu yg terlaksana bisa berjalan aman, jujur, dan adil.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 04:30
    Permalink

    Sebaiknya para oknum yg bersangkutan dalam hal pemilihan presiden ini agar memiliki sifat netral yg tdk ad memihak kedua belah pihak agar tdk terjadi hal-hal yg tdk di inginkan

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 05:43
    Permalink

    Untuk warga Indonesia sangat bagus sudah menyadari adanya tindakan kecurangan mengenai pada pilpres 2019 dan berani melaporkan adanya tindakan yang tidak benar pada pilpres 2019 ini. Dan untuk panitia TPS sebaiknya lebib berhati-hati dan mohon diharapkan jangan membuat tindakan kecurangan seperti yang sudah dijelaskan berita tersebut karena dapat merugika warga Indonesia dan dirinya karena ada UU yang mengatur tentang persoalan tersebut

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 06:09
    Permalink

    Menurut saya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah secara sadar memberikan berbagai laporan dan informasih dugaan pelanggaran, telah tepat. Tapi apalah arti dugaan selagi belum ada bukti. Dan menurut saya pemerintah harus lebih mengawal secara tegas dan ketat agar nantinya tidak ada kejadian-kejadian yang dapat menganggu jalannya pilpres.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 06:49
    Permalink

    Peran masyarakat memamg sangat penting dalam pemilihan presiden. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memilih seorang presiden yang akan memimpin mereka dalam 5 tahun kedepan. jadi memang sangat fatal apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan presiden. Dalam hal ini, masyarakat dihimbau agar tetap melakukan pemilihan secara adil dan sesuai aturan dalam memilih. dan apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan ataupun kecurangan dalam pelaksanaan pilpres, masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak pelaksana.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:12
    Permalink

    Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Tim hukum 02 sulteng itu sangat baik. kerena, hal tersebut sangat membantu pihak BAWASLU pada saat pilpres .

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:34
    Permalink

    Dalam kasus ini, masyarakat berperan sudah sangat bagus. Karena tindakan masyarakat yang melaporkan tindak kecurangan dalam pilpres. Hal ini sangat diperlukan karena menyangkut dengan siapa yang akan memimpin kita kedepannya untuk membawa nama Indonesia menjadi lebih baik.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:44
    Permalink

    pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti tindakan kecurangan dari masyarakat yang terkait dalam pelanggaran pilpres tersebut, seperti dengan memberi sanksi kepada yang melenggar sesuai hukum dan hukum harus ditegakkan. agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:00
    Permalink

    Dengan adanya himbauan untuk mengawal dan menjaga proses perhitungan suara capres merupakan tindakan yang benar dan wajar karena banyaknya laporan mengenai tindakan kecurangan dari masyarakat maka sebaiknya dicegah dengan cara tersebut agar pemilu benar-benar aman, jujur dan adil.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:03
    Permalink

    Berbicara mengenai politik isu-isu dan berita hoax juga terkadang menjadi kunci yang sangat berbahaya dan dapat meresahkan warga. Info yang masyarakat berikan dan di terima masyarakat terkadang di luar dugaan dan dapat memancing amarah warga apa lagi soal pemilihan presiden indonesia, di ibaratkan Indonesia saat itu terbagi menjadi dua kubu yang di takutkan terjadi pemberontakan dan kekacauan. Dari info yang di dapatkan, info tersebut seribg meresahkan warga, di harapkan pemerintah lebih memperhatikan hal hal yang disinyalir sangat berpengaruh dalam kelangsungan pemilihan, misalnya saja kertas suara yang masih utuh dan kecukupan kertas itu sendiri sehingga tidak menimbulkan isu atau spekulasi dari masyarakat saat menanggapi kejadian tersebut. Selain itu pemerintah memang di wajibkan tegas kepada oknum oknum yang dapat memicu ketidaklancaran serta yang berani melakukan hal hal buruk seperti melakukan serangan fajar. Dengan itu pemerintah harus menurunkan lebih banyak lagi anggota keamaan saat pemilu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:39
    Permalink

    Menurut saya seharusnya tidak perlu adanya kecurangan terkait pilpres dan yang harus di perhatikan yaitu kertas suara capres harusnya tidak ada yang sudah tercoblos memang karena dengan begitu akan mengurangi jumlah pemilih yang akan memilih. Dan seharusnya yang sudah mencukupi umur untuk memilih harus mendapatkan surat panggilan pemungutan suara.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:49
    Permalink

    Sebelum melakukan pemilihan, petugas TPS harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dalam perhitungan suara, seperti kertas suara. Jangan terjadi seperti ini, kekurangan kertas suara. Kejadian seperti ini pasti akan menimbulkan banyak kecurangan yang dlakukan masyarakat atau bahkan pemerintah. Dalam proses perhitungan suara harus sangat diperhatikan dan diawasi secara ketat. Kejadian seperti ini tidak bisa diabaikan, ini menyangkut masa depan negara kita. Jika pemimpinnya saja melakukan kecurangan bagaimana dengan warganya. Apa yang akan terjadi dinegara ini jika pemimpinnya seperti itu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:00
    Permalink

    Laporan yang telah dilakukan masyarakat sangat baik, karena jika masyarakat hanya diam saja dan acuh tak acuh terhadap pemilu itu sangat merugikan semuanya dan menguntungkan salah satu pihak. Dan pelanggaran pelanggaran yang telah di perbuat dapat ditangani dengan cepat sehingga terwujudnya pemilu yang aman, jujur, dan adil.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:01
    Permalink

    Menurut saya, tindakan pengawalan dan penjagaan proses perhitungan suara capres sangat penting dilakukan yang dimana untuk mengupayakan berjalannya proses pemilihan umum tersebut agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pesta demokrasi tahun ini. Tetapi dalam hal ini juga pemerintah harus menyaring betul-betul informasi atau isu-isu yang beredar sebelum menindaklanjutinya karena itu bisa saja hoax yang disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi masyarakat intuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:19
    Permalink

    Mengawal dan menjaga proses perhitungan suara capres sangat baik untuk dilakukan karena untuk menghindari berbagai jenis kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang dapat terjadi di masyarakat sehingga dapat menciptakan pemilu yang aman, jujur dan adil.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:21
    Permalink

    Mengawal dan menjaga proses perhitungan suara capres sangat baik untuk dilakukan karena untuk menghindari berbagai jenis kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang dapat terjadi di masyarakat sehingga dapat menciptakan pemilu yang aman, jujur dan adil.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:23
    Permalink

    Menurut saya tindakan kecurangan yang dilakukan pada saat pemilu pada 17 april kemarin merupakan hal yang sangat fatal. Karena ini akan merugikan masyarakat indonesia untuk kedepannya. Entah apa yang ada dipikiran para petugas pemilu hingga mereka berani melakukan kecurangan yang sangat tidak diharapkan ini. Apalagi sampai banyak masyarakat yang tidak memilih karena kurangnya kertas suara dan ada juga yang tidak mendapat surat panggilan. Di harapkan kepada masyarakat agar selalu melaporkan apabila terdapat kecurangan. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar semua berjalan dengan baik.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:38
    Permalink

    Dalam hal ini masyarakat memang memiliki peran serta partsipasi dalam memantau jalannya suatu proses demokrasi yang jujur, sehingga hal yaang dilakukan masyarakat dengan melaporkan adanya tindak kecurangan dalam pemilu telah benar. Namun perlu dilajukan pengecekan terlebih dahulu benar tidaknya isu-isu yang telah tersebar di masyarakat, jika kecurangan tersebut benar terjadi permasalah kecurangan tersebut dapat di bawah ke jalur hukum untuk penuntutan keadailan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:40
    Permalink

    Saya setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari kubu 02 yaitu bapak Riswanto Lasdin, SH., MH., CLA yang mengajak kita semua untuk ikut serta dalam mengawasi perhitungan surat suara yang dilakukan oleh KPU mengingat sudah banyak kasus dugaan kecurangan yang dilakukan oleh tim dari kubu pertahanan. Menurut saya ini sudah bukan lagi tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tetapi tentang keadilan, kejujuran, dan transparansi suatu pemilihan pemimpin negara yang akan menentukan nasib kita semua 5 tahun kedepan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:50
    Permalink

    tindakan yang sangat bagus. jika ada yang curang, ada bukti, langsung lapor ke pihak yang berwajib. dan KPU harus betul-betul memastikan rencana alternatif untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul pada hari-H pemungutan suara. Misalnya, KPU harus menyediakan surat suara tidak hanya untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun juga untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan yang merupakan tambahan dari TPS lain.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:02
    Permalink

    Terkait himbauan dari tim hokum 02 untuk penyelenggaraan perhitungan suara harus dikawal oleh masyarakat dirasa tidak perlu, dikarenakan sudah adanya bawaslu sebagai badan yang bertugas menjaga keadilan dalam pemilu. Adapun juga beberapa hal yang diindikasi sebagai bentuk “kecurangan” seperti kurangnya surat suara misanya yang berhubungan juga dengan tidak bisa memilihnya pemilih yang terdaftar sebenarnya adalah murni ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara dan juga karena kelebihan pendatang pada suatu daerah yang belum terdaftar di kelurahan/kecamatan dikota tersebut memilih hanya dengan memperlihatkan kartu identitas, otomatis surat suara yang sudah diperhitungkan sesuai dengan jumlah penduduk asli berkurang karena digunakan oleh pendatang yang tidak terdaftar tersebut. Pun jika salah satu paslon kalah dalam pemilu yah sebagai pendukung harus legowo dan percaya pada lembaga yang telah di percayakan untuk mengurus hal seperti ini. Jangan sampai ego dan ambisi membuat kita membenar-benarkan segala sesuatu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:13
    Permalink

    Sebagai masyarakat yang memiliki kedaulatan di indonesia, seharusnya suara rakyat itu harus dan wajib di jaga agar kepercayaan masyarakat untuk pemimpinnya juga tetap terjaga. Bagaimana jika calon pemimpin nantinya melakukan kecurangan terus mereka yang akan mengolah negara, tentunya negara ini akan hancur jika pemimpinnya saja melakukan kecurangan. Negara ini butuh orang yang jujur,adil,dan tegas. Saya sebagai masyarakat yang berdaulat yang ingin melindungi hak suara dari masyarakat lainnya,mendukung jika kita sama-sama mengawal suara² rakyat sampai ke tangan KPU. Indonesia butuh GENERASI yang Jujur, religius , dan amanah.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:17
    Permalink

    Sy sangat setuju dengan pernyataan itu . Agar semua tidak ada lagi kecurangan seperti yang di kabarkan pada sosmed.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:28
    Permalink

    Isu-isu mengenai adanya pelanggaran dalam pemilu 2019 sangat meresahkan warga. Dikarenakan informasi yang mereka dapatkan yang tidak mereka saring lagi kebenarannya ini dapat menyebabkan kerusuhan, dimana hal ini dapat memecah kesatuan NKRI. Maka dari itu, seharusnya selain pemerintah memberikan peraturan mengenai hoax yang beredar, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat Indonesia dalam penerimaan dan pemberiaan informasi. Agar tidak adanya perpecahan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh informasi yang tersebar dan belum tentu kebenarannya

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:50
    Permalink

    Pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam perhitungan suara demi terbentuknya pilpres yang aman, adil dan jujur. Semoga pilpres yang akan datang, pemerintah lebih tanggap dan teliti sehingga hal ini tidak terulang lagi seperti memeriksa kelengkapan kartu suara

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:09
    Permalink

    seperti halnya isi dari berita diatas saya sangat setuju dengan saudari penulis bahwa sanya saat ini bukan lagi persoalan dukung mendukung akan tetapi menjadi keinginan kita pemilu yang terlaksana bisa berjalan dengan aman, jujur dan adil. Dan kita semua berharap agar Bawaslu segera menindak lanjuti tindakan kecurangan baik yang interna dan eksterna. Seperti halnya kejadian di Kab. Parigi Moutong dimana salah satu TPS yang mempersulit masyarakat untuk melakukan pemilihan. Bahkan ada yang samapai berkali kali bolak balik dari TPS yang satu ke TPS yang lainnya, dan akhirnya karena merasa di bingungkan oleh pihak TPS tidak jadi memilih. Ini kan termasuk merugikan hak suara masyarakat. Dan kemudian pembatasan jam pemilihan, hal ini benar-benar tidak masuk di akal. Di saat-saat seperti inilah kami sebagai masyarakat meminta keseriusan dari pemerintah sendiri untuk menindak lanjuti hal-hal membingungkan dalam pemilihan tahun ini.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:11
    Permalink

    Pada kawal suara rakyat dipercaya dan dipastikan tidak ada hambatan proses perhitungan suara.pada masyarakat diminta dukungannya pada proses perhitungan suara,dan perhitungan suara dapat dikawal jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan diharap kepada penjaga proses perhitungan suara diminta kejujurannya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:14
    Permalink

    Pemilihan pilpres pda tahun ini memang terdapat banyak kecurangan yang semestinya tidak boleh terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang sifat dan karakter orang yang akan mereka pilih dan tidak adanya kesadaran dari para tim-tim pelaksana pilpres bahwa yang kita pilih saat ini adalah pemimpin yang akan membawa arah bangsa kita sehingga mereka hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kelompoknya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:17
    Permalink

    Menurut saya sebaiknya kecurangan yang terjadi pada saat menjelang pilpres 2019 kemarin harus ditindak lanjuti dan lebih disiasati siapa-siapa sajanyang melakukan kecurangan yang membuat jalannya pemilu tidak begitu lancar, jangan hanya mendengar laporan daru masyarakat bahwa adanya kecurangan tetapi ditindak lanjuti. Hukum yang sudah berlaku tersebut dipakai dan digunakan sebaik mungkin agar tidak ada yang berani melakukan kecurangan, menurut saya hukum yang berada di indonesia belum digunakan secara baik mungkin contohnya kejadian yang berada di jogyakarta petugas kpps meninggal secara serentak sebanyak 554 orang yang alasan kematiannya tidak masuk diakal hanya karena kecapeaan. Lalu seoranv dokter ingin mensiasati penyebab kematian petugas kpps hanya saja salah satu anghota politik menghalang seorang dokter yang ingun mencari penyebab kematian petugas kpps dengan tindakan secara medis.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:22
    Permalink

    Pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilihan umum tahun 2019 harus diawasi dan dikawal ketat agar tidak ada kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, tidak hanya dilakukan oleh aparat pengawas pemilu saja. Tetapi peran masyarakat juga diperlukan dalam pengawasan pesta demokrasi ini. Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran pada pemilihan umum, diharapkan masyarakat melapor atau mengadu kepada Bawaslu setempat. Maka akan tercipta pesta demokrasi yang LUBERJURDIL.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:37
    Permalink

    Yang seharusnya dititikberatkan untuk lebih peka terhadap kecurangan dalam pemilu yaitu petugas bawaslu agar para pembuat kecurangan dapat ditindak lanjuti dengan cara yang benar. Memang sebagai warga juga harus peka dengan kegiatan tim sukses paslon yang mencurigakan dan berani dalam menegur mengenai hal itu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:01
    Permalink

    Adanya himbauan penjagaan proses perhitungan suara capres merupakan tindakan yang sangat baik agar lebih aman, jujur dan adil dan diharapkan untuk tim pemenangan dan relawan lebih fokus dalam memantau proses perhitungan suara Pilpres tersebut.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:37
    Permalink

    Dalam pelaksanaan pemilu telah dipersiapkan segala keperluan yang akan digunakan pada saat pemilu terlebih pada kertas surat suara yang pastinya telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pemilu akan dimulai, serta kertas surat suara harus disediakan sesuai dengan jumlah DPT yang ada agar tidak terjadi adanya indikasi kecurangan dalam pemilu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:57
    Permalink

    pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti tindakan kecurangan dalam pelanggaran pilpres tersebut, seperti dengan memberikan sanksi kepada yang melanggar dengan hukum yang sudah ditetapkan dan hukum harus ditegakkan. agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 13:17
    Permalink

    Upaya Tim Hukum 02 untuk mengawal dan menjaga proses penghitungan suara pemilu adalah upaya yang sangat baik. Demi terwujudnya pemilu yang jujur aman, jujur dan adil memang diperlukan kerja sama yang baik dari pihak penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 14:19
    Permalink

    Menurut saya agar tidak terjadi lagi kecurangan yang seperti ini, pemerintah sebaiknya mengirim orang-orang khusus yang memang terpercaya untuk mengawasi jalannya pilpres ini serta dilakukan pengamanan yang ketat. Karena pemilihan pilpres ini tidak hanya berdampak pada satu atau dua daerah saya tapi untuk seluruh Indonesia

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 14:22
    Permalink

    Menurut saya agar tidak terjadi lagi kecurangan yang seperti ini pemerintah sebaiknya mengirim orang-orang khusus yang memang terpercaya untuk mengawasi jalannya pilpres ini serta dilakukan pengamanan yang ketat. Karena pemilihan pilpres ini tidak hanya berdampak pada satu atau dua daerah saja tapi untuk seluruh Indonesia

    Balas
  • 17 Mei 2019 pada 16:50
    Permalink

    Saya setuju dengan tindakan tim hukum 02 untuk menghimbau masyarakat mengawal dan menjaga proses perhitungan. Namun sangat disayangkan pernyataan mereka hanya sebatas itu. Seharusnya tim lawyer 02 sulteng memberikan tambahan bahwa jika terjadi tindak kecurangan yang memang benar-benar terjadi, langsung saja dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu BAWASLU selaku pengawas pemilihan umum. Hal ini untuk menghindari informasi-informasi tidak benar (hoax) yang beredar di masyarakat. Menurut saya, Jika memang benar adanya terjadi kecurangan, masyarakat seharusnya langsung saja melaporkan kepada bawaslu bukan dengan menyebarkan berita dugaan kecurangan tersebut yang mana kita ketahui banyak masyarakat Indonesia yang menerima informasi tanpa memfilternya terlebih dahulu. Ini akan berakibat kepada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (kpu) selaku penyelenggara pemilihan umum. Oleh karena itu saya setuju kepada pernyataan tim hukum 02 sulteng, namun perlu adanya tambahan umtuk menghindari berita-berita yang tidak benar.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *