PASAL 458 AYAT 6, UU PEMILU DI-JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK)

KarebaSulteng News.co.id.  : Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) hari Jumat, 1 Maret 2019 melakukan pengajuan uji materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”.

Adv.Petrus Bala Pattyona, SH., MH., CLA.
(Foto.doc.google.com)

Petrus  Bala Pattyona, SH,MH,CLA, selaku Pemohon dalam pengujian ini memberi kuasa kepada 28 Advokat dari berbagai daerah seperti H. Rusdi Taher, SH. MH, Riswanto Lasdin, SH,MH,CLA, Sahala Hutabarat, SH.MH, Linda Theresia Silalahi, SH,MH, Natalia Sahetapy, SH, dan Rizky Dienda Putri, SE,SH.  Petrus selaku pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 458 ayat 6 UU Pemilu telah merugikan, tidak memberikan kepastian hukum  karena Majelis DKPP pernah menolaknya dalam persidangan di DKPP yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018 saat mendampingi 4 Komisioner KIP Nagan Raya selaku Penyelenggara Pemilu.

Pada saat persidangan Petrus ditolak karena adanya frasa Penyelenggara Pemilu tidak dapat mengusahakan kepada orang lain. Sementara Mohamad Yasin dkk dari Komisioner KIP Nagan Raya telah hadir dalam persidangan, dan  Petrus pun sudah  mendapat surat kuasa namun  ditolak untuk mendampingi.  Atas penolakan tersebut Petrus merasa sebagai advokat telah mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 UUD 45, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum”, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Setiap orang berhak atas pengakuan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum serta setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan hukum yang adil.

Riswanto Lasdin, SH., MH., CLA.

Sementara itu, Menurut Riswanto Lasdin, SH,MH,CLA, salah satu kuasa hukum mnyatakan,  adanya ketentuan dalam pasal 458 ayat 6 tersebut telah merugikan dan membatasi profesi advokat serta merupakan pembatasan hak-hak  konstitusional para advokat.  Adanya ketentuan tersebut membatasi ruang gerak profesi advokat sehingga MK harus menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ujar Ketua DPD KAI Sulawesi Tengah. dalam petitum permohonannya memohon agar MK menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 458 ayat 6 khusus frasa “tidak dapat menguasakan kepada orang lain”  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain harus dibatalkan karena MK pernah membatalkan suatu frasa sebagaimana dalam putusan MK Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 saat MK membatalkan frasa suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan sebagaimana dalam Pasal 335 KUHP. Juga dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang menafsir frasa empat pilar berbangsa dan bernegara. ketentuan tersebut merupakan norma yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, perlakuan yang tidak adil dan tidak ada kesamaan di hadapan hukum.

Permohonan uji materi yang sedang kami lakukan merupakan ikhtiar kami yang mungkin bisa di katakan mewakili Advokat di Indonesia, yang menginginkan pemilu harus di jalankan dengan tindak menyimpangi hak-hak konstitusional Advokat, yang secara langsung dalam menjalan profesinya, ikut mengawal dan memastikan apakah hak-hak warga negara dalam pemilu telah di jalankan dengan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Judicial Review telah diterima Kepaniteraan MK dengan Nomor 1865/PAN.MK/III/2019, Sidang sendiri hingga kini belum dijadwalkan oleh Kepaniteraan MK.

Penulis .: RL

36 tanggapan untuk “PASAL 458 AYAT 6, UU PEMILU DI-JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK)

  • 15 Mei 2019 pada 20:59
    Permalink

    Advokat bernama Petrus bala pattayona yg merasa pasal yg di uji menyebabkan dirinya tdk dpt menjalankan pekerjaan. Kehilangan hak utk mndptkan imbalan atau pekerjaan dan kepastian hukum dlm menjalankan hak dan kewajiban pemohon sebagai kuasa hukum

    Balas
  • 15 Mei 2019 pada 21:52
    Permalink

    Menurut Tim Advokasi yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) mengatakan bahwa Pasal 458 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah merugikan dan membatasi profesi advokat serta menjadi pembatas hak-hak konstitusional para advokat. Kalimat “tidak dapat menguasakan kepada orang lain” seharusnya di review kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak ada pihak yanh merasa dirugikan maupun dikesampingkan haknya karena keluarnya pasal dalam undang-undang ini. Jika kalimat ini tidak di review kembali, maka akan timbul rasa perlakuan tidak adil dan tidak ada kesamaan di hadapan hukum oleh para advokat terkait profesi advokasinya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 05:04
    Permalink

    UU adalah pedoman hidup seorang yg memiliki kewarganegaran jadi jika sdh di tetapkan pasal-pasal yg sdh jelas maksid dan tujuannya untuk kepentingan bersama mengapa tidak di laksanakan dengan bijak.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 05:53
    Permalink

    Advokat harus mendapatkan kembali hak hak yang seharusnya dia lakukan karena balik lagi semua itu sudah ada UU yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban advokat

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 06:12
    Permalink

    pasal 458 ayat 6 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut dinilai cenderung membatasi hak-hak beracara advokat.
    Pasal 458 ayat 6 UU Pemilu menyatakan: “Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”.
    Sedangkan kita ketahui bahwa pasal 27 dan 28 UU 1945 mengatur HAM. Dan dimana salah satu hak asasi manusia adalah hak berpendapat. Setiap individu memiliki hak yang sama jadi menurut saya pasal 458 ayat 6 uu tersebut sangat bertentangan dangan hak asasi manusia.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 06:51
    Permalink

    Penindakan hukum seharusnya di berlakukan secara adil, baik itu untuk masyarakat maupun untuk kuasa hukum bahkan penegak hukum. karena apabila hal ini tidak di berlakukan secara adil, maka akan sangat merugikan pihak yang bersangkutan sama halnya seperti penggalan berita diatas.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:09
    Permalink

    Tindakan yang diambil telah baik, karena sesuai dengan peraturan yang ada seharusnya pihak Mahkamah Konstitusi membantu mewujudkan hal yang diungkapkan hal tentang pelaksanaan Pemilu oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Provesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:28
    Permalink

    Seharusnya hak yang dimiliki oleh petrus dapat diberikan dengan baik sehingga ia tidak merasa dirugikan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:29
    Permalink

    Keadilan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat apalagi di indonesia. Masyarakat mempunyai hak untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Hal ini juga berlaku untuk pihak advokasi dan pihak hukum lainnya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 07:48
    Permalink

    sebaiknya pasal 458 ayat 6 UU Pemilu di revisi kembali dan lebih memerhatikan keuntungan dan kerugiannya bagi masyarakat.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:17
    Permalink

    Saya pikir pengambilann keputusan untuk yudicial dan meriview uu 458 ayat 6 itu pasti akan menuai kontra di masyarakat ada yang setuju maupun tidak setuju. Kita ketahui bersama pemohon menguji pasal 458 ayat 6 UU pemili tersebut dilakukan karena dianggap bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. ketentuan tersebut dinilai cenderung membatasi hak-hak beracara advokat. Dimana Pasal 458 ayat 6 UU Pemilu menyatakan: “Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”. Dan menurut saya itu keputusan yang cukup menyulitkan, dan perlu di ingat bahwa kedudukan hukum sebagai warga negara harus ada kaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan, sehingga saya berharap pihak pihak yang tergolong dalam tim review tersebut bisa bijak dalam mengambil keputusannya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 08:51
    Permalink

    Semua orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa memilih-milih. Hukum itu harus bersifat adil dan tegas. Semua orang berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dalam mengeluarkan suara. Jika itu tidak diberikan maka mereka wajib untuk memintanya.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:03
    Permalink

    Dengan adanya tindakan tersebut dalam pemilu merupakan tindakan yang tepat atau benar karena pemilu tidak boleh diwakili atau yang memilih memang harus masyarakat itu sendiri agar pemilu tidak menyimpangi hak-hak konstitusional advokat.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:04
    Permalink

    Menurut saya seharusnya advokat juga harus ikut mengawal dan memastikan apakah pemilu telah di jalankan dengan benar dan sesuai dengan undang-undang dan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada pemilu tersebut.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:10
    Permalink

    Perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara karena adanya pembatasan hak dalam pemilu. Seharusnya membolehkan seseorang warga negara tetap memilih karena dia juga mempunyai hak untuk memilih.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:26
    Permalink

    Pasal 458 ayat 6 UU pemilu seharusnya direview kembali karena adanya frasa penyelenggara pemilu mengusahakan kepada orang lain. Oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tentunya pasal ini sangat merugikan para advokat-advokat yang mengawal berjalannya pemilu.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:31
    Permalink

    Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, apalagi jika sudah mendapat surat kuasa. Itu hak dan kewajiban dia untuk menjalankan proses persidangan. Apalagi sudah diatur dalam pasa 27 ayat 1 dan 2, dan pasal 28 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Yang menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum”, tiap-tiap earga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, tetapi itu tidak sesuai dengan harapan, justru dia ditolak dalam persidangan untuk mendampingi, tentu dia merasa dirugikan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:42
    Permalink

    Kerugian yang dimaksud oleh bapak Petrus hanyalah kekhawatiran nya saja. Mungkin ia berpikir bahwa apabila undang-undang itu terus diterapkan ia akan kehilangan beberapa klien yang tersangkut masalah tentang pemilihan umum yang membuat ia merasa dirugikan baik dari segi materil ataupun inmateril.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 09:43
    Permalink

    Menurut saya penolakan yang dilakukan oleh Mahkama Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pengujian pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 tahun 2007 tentunya memiliki suatu alasan yang kuat dan telah melalui pertimbangan .

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:04
    Permalink

    Saya tidak sepakat jika uji materi Pasal 458 ayat 6 UU dilakukan, karena pasal tersebut bukan ditujukan untuk subjek diluar penyelenggara pemilu. Artunya bahwa keharusan dating pada pemeriksaan dibebankan pada badan penyelenggara pemilu yang diadukan. Juga karena sengketa pemilu sudah memasuki ranah umum bukan individu

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:40
    Permalink

    keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada penyelenggara pemilu yang diadukan. Dengan demikian, memberikan kuasa atau dapat menguasakan kepada orang lain termasuk advokat maka hal demikian akan memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 10:42
    Permalink

    meriview kembali uu 458 ayat 6 itu akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kita ketahui bersama pemohon menguji pasal 458 ayat 6 UU pemili tersebut dilakukan karena dianggap bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. ketentuan tersebut dinilai cenderung membatasi hak-hak beracara advokat. menurut saya itu bahwa tidak perlu ada pereviewan karena saya pikir bahwa sudah jelas mengenai pemilu yang telah terdapat asas LUBER dan JURDIL, Langsung yang berarti tidak dapat diwakilkan apapun kondisi daruratnya, ditakutkan jika bisa diwakilkan maka kedepannya bisa saja akan ada kecurangan-kecurangan yang tidak terduga. perlu di ingat juga bahwa kedudukan hukum sebagai warga negara harus ada kaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan. Jikapun tetap ada pereviewan kembali, maka sebaiknya orang-orang di dalamnya dapat bijak dalam pengambilan keputusan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:12
    Permalink

    Untuk saat ini kita tidak bisa berkomentar banyak karena sidang sendiri hingga kini belum di jadwalkan oleh kepaniteraan MK apalagi putusan akhirnya.Jadi untuk saat ini lebih baiik menunggu hasil persidang daripada berkomentar sesuatu yang belum terjadi.Dan saya pikir MK memiliki pertimbangan-pertinmbangan dalam memutuskan suatu putusan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:14
    Permalink

    Saya setuju bahwa pasal 458 ayat 6 berlawanan dengan pasal 27 ayat 1 dan 2, dan pasal 28 ayat 1 dan 2 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan berhak atas penghidupan pekerjaan yang layak.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:15
    Permalink

    Pemilu harus dijalankan dengan tidak menyimpan hak-hak konstitusional advokat yang secara langsung dalam menjalankan profesinya,ikut mengawal dan memastikan apakah hak-hak warga negara dalam pemilu telah dijalankan dengan benar

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:16
    Permalink

    Saya setuju bahwa pasal 458 ayat 6 berlawanan dengan pasal 27 ayat 1 dan 2, dan pasal 28 ayat 1 dan 2 bahwa setiap warga negar memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:21
    Permalink

    Para penetap hukum yang seharusnya menjalankan dan mematuhi hukum yang mereka buat dan bahkan sudah ditetapkan sebagai undang-undang bisa dibatalkan dengan alasan yang dibuat-buat dan pada akhirnya mereka sendiri saling menghujat

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:34
    Permalink

    Menurut saya tugas seorang advokasi ialah mengumpulkan dan menyuarakan dari masing-masing ataupun setiap aspirasi masyarakat dan dapat ditindak lanjuti apakah laporan darinsetiap masyarakat tersebut benar adanya atau tidak, dan dalam pasal 458 ayat 6 tersebut harus digunakan sebaik mungkin demi kelancaran jalannya pemilu 2019.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 11:38
    Permalink

    Pemilu harus di jalankan dengan hak-hak konstitusional yg secara langsung dalam menjalan profesinya, ikut mengawal dan memastikan hak-hak warga negara dalam pemilu telah di jalankan dengan benar

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:06
    Permalink

    Tindakan oleh sejumlah advokat dan TPPA dalam hal uji materi pasal 458 ayat 6 undang-undang No 7 tahun 2017 bahwa penyelenggaraan pemilu yang diajukan harus datang sendiri, adalah tindakan yang memang benar ketika pemilu yang diadukan tidak dapat diwakili atau menguasakan kepada orang lain.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:36
    Permalink

    Disini saya berkomentar bahwa uu yang di ajukan harusnya dipertimbangkan lebih baik lagi agar nantinya tidak ada kesalahan yang terjadi dari setiap persidangan. Dan tidak ada lagi kesalah pahaman dari para advokat.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 12:38
    Permalink

    Seseorang melakukan judicial review, karena menurutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat merugikan dirinya ataupun profesinya, yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 UUD 45, yang menyatakan : “ Setiap warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum”, “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 13:08
    Permalink

    Menurut saya, UU ini perlu diuji materil karena ada hak-hak advokat yang dibatasi sehingga ruang gerak advokad terbatas dan kedudukan sedangkan dalam UU kedudukan setiap orang harus sama dimata hukum

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 13:16
    Permalink

    Pertama saya tidak dapat mengatakan setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah advokat tersebut, karena penjabaran dari UU tersebut atau maksud dari bunyui pasal tersebut masih belum saya pahami. Namun dengan melihat kasus bahwa seorang advokat pernah ditolak dalam persidangan DKPP, maka saya sangat setuju perlu adanya revisi terhadap pasal 458 ayat 6 tersebut. Karena selain tidak sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, hal tersebut juga tidak sesuai dengan ciri dari suatu negara hukum. Dalam negara hukum setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan berhak atas pengakuan hukum. Pasal tersebut tidak mengakui adanya perbuatan hukum yang diwakilkan, walaupun telah menggunakan surat kuasa dari pihak yang bersangkutan. Dimana pasal tersebut juga secara tidak langsung membatasi profesi dari advokat dan menyimpang dari hak-hak konstitusional advokat. Menurut saya para masyarakat berhak untuk meminta bantuan kepada advokat yang merasa telah dirugikan dalam penyelenggara pemilu apabila masyarakat tersebut tidak dapat melakukannya sendiri di dalam pengadilan. Hak-hak masyarkat dalam pemilu harus idjalankan dengan benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 13:20
    Permalink

    Pasal 458 ayat 6 UU pemilu harusnya direview kembali karena merugikan advokad mengalami kerugian konstitusional karena berdasarkan undang undang yang mengatur bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

    Balas
  • 16 Mei 2019 pada 14:25
    Permalink

    Menurut saya pasal tersebut 458 ayat 6 harus direvisi kembali Karena sangat tidak jelas dan tidak pasti justru malah merugikan rakyat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *