Keabsahan Penarikan Objek Jaminan Fidusia ( Oleh : Riswanto Lasdin, S,H., M.H., CLA. )

KS.News.co.id. : Menjawab berbagai analisa hukum terkait problematika penarikan objek jaminan fidusia. Bahwa Sepanjang objek jaminan kredit pada lembaga pembiayaan/leasing telah bersertifikat fidusia sebagaimana ketentuan UU no 42 thn 1999 jo Peraturan menteri keuangan no 130 thn 2012, maka penarikan objek jaminan fidusia adalah sah dan dibenarkan oleh hukum, tanpa harus adanya penetapan sita eksekusi dari Pengadilan, apalagi telah dijalankannya SP1 dan SP2 sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972.

Ketegasan hukum tersebut, telah saya alami selama menjadi kuasa hukum pihak leasing dan menang pada tingkat kasasi dan PK. Yang tidak dibenarkan bila proses sita eksekusi dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum atau dengan cara kekerasan yang berakibat pada sanksi administrasi dan pidana, dan atau melanggar ketentuan peraturan Bank Indonesia dan atau peraturan OJK.

Berikut beberapa pasal yang mungkin bisa menjawab multitafsir pelaksanaan objek jaminan fidusia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA yakni :

– Pasal 15

Ayat (1) “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.”

Ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Ayat (3) “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

– Pasal 20

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

– Pasal 23

Ayat (2) “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

– Pasal 29

Ayat (1) “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

– Pasal 30

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia” ;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *