NDB, Dengar Pendapat Masyarakat Buol Di Desa Bongo

KarebaSulteng News.co.id. Minggu 03/02/2019 bertempat di desa Bongo ,kecamatan Bokat ,Kabupaten Buol di gelar pelaksanaam kegiatan Dengar pendapat Masyarakat tentang PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA .
yang kembali di motori Oleh Anggota DPD MPR RI perwakilan Sulteng,Hj.Nurmawati Dewi Bantilan S.E.,M.H.
dihadapan masayarakat desa Bongo yang berjumlah sebanyak 150.orang,perempuan yang karib Disapa Ndb,Itu menyampaikan apabila pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan Oleh para Angota DPR dan DPD RI, yang merupakan anggota dari Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) itu di laksanakan dengan DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD,dan DPRD.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. dengan tujuan pelaksanaaan kegiatannya adalah Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat dan lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepada perempuan yang di pelaksanaan pilcaleg dan pilpres 2019 pada 17 April mendatang akan maju dalam keterpilihan pemilu legislative dan mewakili masyarakat Sulteng dari lajur partai menuju Senayan sebagai calon Anggota DPR RI itu , masyarakat yang menjadi peserta antara lain mempertanyakan tentang prinsip dari negara hukum, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. hal lainya yang menjadi pertanyaan peserta pada senator 3 periode itu antara lain adalah terkait

Adanya perubahan atas UUD 1945 yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat memberi dampak yang positif bagi penguatan dalam berbangsa dan bernegara, bukan justru merusak semangat tersebut dan sorotan terhadap
dunia politik kita saat ini yang lebih dipenuhi dengan pertengkaran yang menurut mereka lebih disebabkan karena terdapat banyak pihak yang terlibat atau berkomentar tentang politik namun seringkali mengenyampingkan prinsip berkonstitusi,  mendengar sejumlah pengutaraan peserta melalui pertanyaan mereka, NDB dalam pendapatnya di pelaksanaan kegiatan mengatakan bahwa Yang membedakan negara hukum dengan tidak adalah ketika beberapa prinsip ini terpenuhi, yakni; supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dengan adanya prinsip tersebut, maka diasumsikan suatu pemerintah dapat terhindar dari perbuatan sewenang-wenang atau abuse of power.

Sementara itu terkait faktor Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perubahan atas konstitusi di Indonesia, baik yang bersifat eksternal maupun internal.  Rancangan UUD yang disusun oleh Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) sangat tergesa-gesa sehingga membutuhkan penyempurnaan di kemudian hari. Demikian pula adanya desakan dari Belanda untuk melakukan perubahan atas UUD 1945 yang terkait dengan sistem pemerintahan republik serikat. Ada juga konteks perubahan sosial politik dalam negeri yang menuntut perubahan dalam gerakan reformasi 1998. Yang perlu kita jaga, jika kedepan ada lagi amandemen adalah semuanya untuk penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Patut kita sayangkan ketika tahun politik dipenuhi dengan pertengkaran diantara anak bangsa. Ini menjadi catatan bahwa pendidikan politik dan pemahaman tentang bernegara adalah berkonsitusi belum maksimal. Kami di Senayan akan terus melakukan sosialisasi tentang pilar kebangsaan agar kedepan seluruh masyarakat bisa semakin dewasa dalam berdemokrasi. Tentu kita juga berharap agar elit bisa memberi teladan tentang pentingnya etika dan penghormatan pada hukum dalam setiap tindakan, termasuk dalam aktivitas politik.

penulis : Dw
editor    :  Ai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *