Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Oleh: Hj.Nurmawati D.Bantilan, S.E., M.H.

dok. foto : google.com

Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Oleh: Hj.Nurmawati D.Bantilan SE.MH[1]

 

Bernegara adalah hak dan kewajiban setiap manusia. Hal tersebut tidak mungkin dapat dihindari oleh setiap manusia yang terlahir di dunia. Oleh karenanya, konstitusi merupakan ikatan suci. Prof Mahfud, MD”

Ada beberapa prinsip dalam negara hukum, antara lain, supremasi hukum (supremacy
of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan berjalannya prinsip tersebut, maka negara atau pemerintah dapat terhindar dari perbuatan sewenang-wenang.

Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme. Indonesia termasuk negara yang menganut konsep negara hukum.

 

Menurut Indonesia Legal Rountable dalam Janpatar Simamora[2], ada lima prinsip dan indikator negara hukum. Pertama, pemerintahan berdasarkan hukum, dengan indikator adanya keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif perfor; kedua, adanya independensi kekuasaan kehakiman, yang dibuktikan dengan adanya pengelolaan secara mandiri terhadap organisasi kekuasaan kehakiman; ketiga, adanya penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, keempat, akses terhadap keadilan, dengan indikator peradilan yang mudah, cepat dan berbiaya ringan, bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, perlindungan kepada korban, pelapor dan kompensasi kepada yang dinyatakan bersalah secara keliru; dan kelima, adanya peraturan yang terbuka dan jelas, dalam perumusan peraturan senantiasa melibatkan publik.

Herlambang Perdana Wiratraman dalam Agnes Harvelian[3] menilai bahwa perubahan UUD NRI 1945 adalah sebuah keniscayaan karena negara manapun tidak ada yang mempunyai konstitusi secara sempurna yang didalamnya tanpa ada kelemahan tertentu. UUD 1945 lebih baik dari sebelum amandemen, akan tetapi tetap harus dilakukan amandemen kelima karena, dengan konstitusi yang jauh lebih baik pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya.

Setelah merdeka 73 tahun, konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, selanjutnya UUD RIS pada tahun 1949 yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. Setelah itu, perubahan ke UUDS 1950 dengan sistem parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai saat ini.

Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap konstitusi harus mampu menjawab tantangan zaman. Olehnya itu, konstitusi tidak boleh bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri (living and working constitution). Dalam pandangan Wirianingsih[4], terbentuknya suatu konstitusi memiliki hubungan erat dengan  paham kebangsaan, politik hukum ketatanegaraan dan landasan kefilsafatannya.

Sejak berjalannya era reformasi, pemerintah Indonesia telah melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebanyak empat kali. Membaca perkembangan situasi nasional maupun internasional dipandang perlu untuk dilakukan kembali amandemen UUD NRI 1945. Selama 14 tahun terakhir, terlihat beberapa permasalahan yang perlu ditinjau kembali, misalnya terdapat dalam perumusan norma konstitusional yang dapat dipandang berlebihan atau masih mengandung kelemahan yang membutuhkan penyempurnaan.

[1] Anggota MPR RI/DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah

[2]Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014

[3] Agnes Harvelian,Urgensi Amendemen Kelima UUD 1945, 2014, http://www.hukumpedia.com/,  (diakses tanggal 11 Oktober 2016).

[4] Wirianingsih, Tujuh Isu Pokok Aspirasi Masyarakat Tentang Sistem Ketatanegaraan: Menyempurnakan Sistem Ketatanegaraan Melalui Amandemen UUD 1945. Jurnal Majelis, Amandemen Antara Teks dan Kontekstuala, Edisi 01/tahun 2014, hal 121.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *