DPRD PARIMO GELAR PELAKSANAAN RAPAT MEDIASI PELANGGARAN PELAYANAN DI RS.ANUNTALOKO

selain dihadiri oleh anleg antara lain ;

ketua Dprd Ketut Mardika

Arif Alkatiri  Komisi III DPRD  Parimo Ismail Panti Komisi IV DPRD Parimo

Masrin Komisi II DPRD Parimo

Adiana Irawan Komisi IV DPRD Parimo,pelaksanaan Mediasi dihadiri langsung oleh

Dr. Nurlaela Harate ,Direktur Rumah Sakit Anuntaloko Parigi,

Kadis Duk Capil,Ir.Lewis,

Dr. Sarly Dokter di Rumah Sakit Anuntaloko ,

Dr. Karim Dokter diRumah Sakit Anuntaloko

Dr. Revi Tilaar Kadis Kesehatan dan

Ibu Irma perwakilan dari  BPJS Kabupaten. Parimo.

Pelaksanaan kegiatan mediasi yang terhelat diruang rapat pelaksanaan sidang Dprd setempat, tampak berjalan kondusif meskipun pada Pukul . 10.38 wita tampak terlihat keberadaan masa aksi pimpinan korlap H. Sukri Cakunu yang bertandang kerumah wakil rakyat bersama masa sebanyak kurang lebih 20 orang,dimana kemudian  perwakilan dari masa aksi yang antara lain adalah  H. Sukri Cakunu sendiri ,Munafri SH , Jarot , Moh. Rival  kemudian langsung masuk ke ruang sidang mediasi.

Anggota DPRD Ismail Panti,dalam sambutanya saat pelaksanaan mediasi  Meminta kepada  Direktur Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Dr. Nurlela Harate agar dapat menyampaikan sejelas jelas nya kebenaran masalah yang berkembang untuk kemudian  tidak ada hal yang ditutup tutupi dan apa yang  kemudian menjadi alasan nya dalam mengambil jaminan kepada  pasien sehingga permasalahan ini selesai.

“Kami anggota DPRD sudah  menghadapi para masa aksi damai kemarin pada hari selasa tanggal  07 Januari 2019 dan sudah  sepakat untuk memediasi kasus ini sampai selesai ujar” ismail.

“Kemarin juga kami anggota DPRD sudah  menerima beberapa tuntutan dari masa aksi damai sehingga ini harus di selesaikan”katanya lagi.

” Seperti yang  ibu sampaikan di rekaman bahwa ibu meminta jaminan kepada  pasien,sebenar nya itu tidak boleh di lakukan dan itu tidak  ada dalam aturan di Rumah Sakit manapun tegas” ismail sambil mengurai

Bahwa ada 122.000 orang masyarakat Kabupaten Parimo di tanggung oleh Pemda masalah kesehatan nya berbentuk BPJS.

sementara itu Direktur Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Dr. Nurlela Harate,  dalam penjelasanya pada pelaksanaan mediasi  mengatakan Secara pribadi memohon maaf karena sudah  mengeluarkan bahasa yg tdk pantas.

lebih lanjut dia pun sempat mengatakan ,bahwa dirinya juga sudah masuk dalam pemberitaaan  media yang di keluarkan pada tanggal 3 Januarai 2019 melalui situs media online  dimana menurutnya versi berita yang keluar di koran  tersebut dan di media sosial sangat berbeda dari hasil rekaman.

Pada kesempatan pelaksanaan mediasi yang berlangsung  kepala rumah sakit itu juga ,menjelaskan apabila sebelum dia menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Anuntaloko, kebijakan atas pengambilam jaminan kepada Pasien itu memang sudah ada dari dulu,dimana dia kemudian hanya sekedar melanjutkan kebijakan tersebut. lebih lanjut dikatakanya bahwa memang  masyarakat yang  belum terkaver oleh BPJS memang telah menjadi tanggungan dari pihak Pemda karena Pemda sudah mempunyai komitmen dengan pihak Rumah Sakit, namun kata dia ,Pada kasus pasien Atas nama  Alfian, pihak kelurga pasien  sebelum nya sudah menyampaikan siap untuk melakukan pembayarana tunai atas  pembiyaan  rumah sakit.

sementara itu Forum perduli masyarakat miskin Kabupaten Parimo, usai mendegar penjelasan kepala Anuntaloko tetap berharap agar DPRD akan melanjutkan 3 tuntutan mereka sebelumnya Yang berharap agar Pelayanan di Rumah Sakit Anuntqloko dapat dilakukan secara merata dengan tidak  melihat keberadaan pasien atas status staratahnya, , SKTM harus di berlakukan kembali.

dan yang terpenting adalah Direktur Rumah Sakit Anuntaloko Parigi harus di copot dari jabatan nya. Karena semua penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Anuntaloko Parigi yang tersampaikan dalam ruang mediasi  menurut mereka tidak memuaskan dan tidak berdasar.