Praktisi hukum : Riswanto Lasdin, S.H., M.H. Sekelumit Pendapat Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online.

KarebaSulteng News.co.id. Palu : Akhir-akhir  ini, kita terkonsentrasi dengan pemberitaan prostitusi online yg melibatkan para artis,  dari beberapa kasus yang ada sangat jelas  para artis serta para pengguna jasa prostitusi, hanya di jadikan KORBAN, sementara TERSANGKA hanya mengarah pada penyedia prostitusi yakni  MUCIKARI. Hal ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan msyarakat. Pasal 12 UU no 21 thn 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO), di nyatakan “setiap orang yang menggunkan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang…….” sementara yg di maksud dengan korban adalah (Psl 1 butir 3) di nyatakan seseorang yg mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan atau sosial yg di akibatkan tindak pidana prdgangan orang. PERTANYAANNYA ADALAH, apakah artis yang di maksud memiliki kwalifikasi sebagai korban sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 butir 3 tersebut ?,  hal ini menjadi persoalan mendasar.

Penegak hukum dalam menangani perkara, terkonsentrasi pada ketentuan pasal 296 jo pasal 506 KUHPidana yang hanya menjerat penyedia/mucikari, padahal dlm perkara ini, menaganut asas lex specialis derogat lex Generalis, dimana dalam UU no 11 thn 2008 ttg informasi  & transaksi elektronik, pasal 27 ayat 1 dapat di terapkan pelaku kejahatan prostitusi online, karena dalam pasal tersebut  terdapat unsur melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk di dalamnya, sehingga para pelaku  prostitusi online dapat di kenakan psl 27 ayat 1 jo. Psl 45 ayat 1 UU no. 11 thn 2008. Maraknya prostitusi online yang terjadi diyakini akan terus berkembang, apabila kemudian Tersangka  hanya di tujukan kepada mucikari semata, tidak juga terhadap PSK dan Pengguna PSK, dimana  praktek prostitusi online, akan semakin menjamur. Olehnya perlu adanya kesepahaman yang berorientasi pada semangat untuk memberantas prostitusi online, khususnya terkait penggunaan pasal terhadap kejahatan prostitusi online.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *